Connect with us

Regional

Disnakertrans Karawang Sosialisasikan Tiga Poin Krusial UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru

Published

on

KARAWANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menggencarkan sosialisasi terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kepada pekerja dan pelaku usaha di wilayah industri tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami pembaruan regulasi demi terciptanya hubungan industrial yang kondusif.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Hj. Rosmalia Dewi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan baru ini merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja serta perusahaan.

“Memahami aturan ketenagakerjaan terbaru merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, dan saling menghargai. Kami mendorong baik pihak perusahaan maupun pekerja di Karawang untuk mencermati setiap ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 ini,” ujar Rosmalia Dewi dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Dalam sosialisasi resminya, Disnakertrans Karawang menyoroti tiga poin perubahan mendasar yang wajib diketahui oleh masyarakat pekerja dan pemberi kerja:

1. Cuti Bersama Tidak Memotong Cuti Tahunan
Berdasarkan ketentuan terbaru, pelaksanaan cuti bersama yang diterapkan oleh perusahaan dipastikan tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Aturan ini memberikan kepastian perlindungan hak istirahat bagi buruh dan karyawan.

2. Pembatasan Masa Kontrak PKWT
Regulasi baru ini mengatur secara ketat masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jangka waktu PKWT kini ditetapkan paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali, dengan durasi masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

3. Aturan Pemagangan Dalam Negeri
Untuk program pemagangan di dalam negeri, pemerintah menetapkan batas waktu pelaksanaan paling lama enam bulan. Durasi jam pemagangan juga dibatasi maksimal delapan jam sehari dan 40 jam dalam seminggu, disertai kewajiban pemberian uang saku bagi para peserta magang.

Rosmalia menambahkan, sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang menjadi kunci utama dalam menekan potensi perselisihan hubungan industrial.

“Kami berharap informasi ini dapat dipahami secara menyeluruh sehingga implementasinya di lapangan berjalan sesuai koridor hukum, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja,” pungkasnya.(red)