Meski Jadi Sentra Industri, Bupati Sebut PAD PPh Karyawan Masih Minim

KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyoroti kecilnya porsi pendapatan daerah dari pajak penghasilan karyawan yang bekerja di kawasan industri Karawang.

Aep meminta agar penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari para pekerja di Karawang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, daerah yang menjadi lokasi aktivitas perusahaan dan tempat ribuan pekerja mencari nafkah semestinya turut merasakan manfaat dari penerimaan pajak tersebut.

“Saya berharap dengan RUU baru, minimal orang yang bekerja di Karawang juga membayar pajaknya di Karawang. Jangan semuanya di Jakarta. Masa PPh 21 orang yang bekerja dan tinggal di Karawang, tetapi pajaknya justru masuk ke Jakarta,” ujar Aep saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Lantai III Gedung Singaperbangsa, Jumat (13/11).

Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak kepada wilayah tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Terlebih, Karawang selama ini menjadi salah satu pusat industri besar di Indonesia.

“Harapan kami, orang yang kerjanya di sini, ya bayar pajaknya di sini,” tegasnya.

Aep mengungkapkan, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Karawang juga membuat pemerintah daerah harus menanggung berbagai konsekuensi pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, penanganan persoalan lingkungan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Namun, penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat sebanding bagi daerah.

“Banyak perusahaan berdiri dan beraktivitas di Karawang, tetapi pajaknya masuk ke pusat. Sementara daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan melayani masyarakat,” ungkapnya.(red)