Diduga Ikut Politik Praktis Pilkades, Sejumlah Nama BPD di Jayakerta Terancam Sangsi

KARAWANG – Sejumlah nama anggota lembaga Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang terancam bakal terkena sangsi berat hingga berujung pemecatan dari posisi jabatannya pasca pelaksanaan Pilkades Serentak pada Minggu (21/03). Alasannnya, sejumlah nama anggota lembaga BPD diduga oleh masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis selama masa Pilkades.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Desa Jayamakmur, Gonon (50), ketika ditemui Infoka, Senin (22/01), terhitung baru saja satu hari melewati proses pelaksanaan Pilakdes serentak, sejumlah nama anggota lembaga BPD akhirnya secara resmi telah dilaporkan melalui kantor Pemerintah Kecamatan Jayakerta disertai barang bukti keterlibatannya dalam sejumlah kegiatan politik praktis di masa Pilkades.

“Kami sudah laporkan ke Bupati Karawang melalui kantor pemerintah kecamatan agar nama-nama BPD yang bersangkutan, terutama di wilayah Kecamatan Jayakerta yang memang terbukti terlibat politik praktis di masa Pilkades agar segera diberhentikan. Pilihannya hanya dua, mereka mengundurkan diri secara terhormat, atau diberhentikan secara tidak terhormat,” ungkapnya.

Mengingat, sambung Gonon, pada surat laporan dan pengaduan yang telah dilayangkan dilengkapi sejumlah barang bukti berupa gambar foto maupun video visual berikut tanda tangan dukungan dari sebagian besar masyarakat desa setempat agar nama anggota BPD yang bersangkutan segera diberhentikan dari jabatannya.

Menurut Gonon, melalui gambar foto maupun tayangan vidio visual bisa diketahui keterlibatan langsung sejumlah nama anggota BPD dalam sebuah kegiatan politik praktis di masa Pilkades.

“Sebagai bagian dari unsur lembaga BPD, harusnya mereka bersikap netral di masa Pilkades. Pada dasarnya, masyarakat tidak mempersoalkan hak pilih dari sejumlah nama anggota BPD yang bersangkutan, namun baiknya mereka tidak terlibat dukung-mendukung pada salah satu calon,” tegasnya. (sgt)