Connect with us

Regional

Bantu Pengamanan Pilkades Serentak, Polres Garut Turunkan 200 Personel Brimob

Published

on

INFOKA.ID – Polres Garut mengerahkan sebanyak 200 personel dari Satuan Brimob Polda Jabar untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 82 desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat berjalan aman dan lancar.

“Kami punya Brimob yang kurang lebih 150 dari Polda (Jabar) dan dari Polres Garut 50, jadi 200 (personel),” kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro saat gelar pasukan pengamanan Pilkades Serentak 2023 di Halaman Markas Polres Garut, Minggu (14/5/2023).

Ia menyampaikan bahwa pengamanan pilkades serentak dilaksanakan pada Senin (15/5/2023) dan melibatkan 306 calon kepala desa dari 28 kecamatan di Kabupaten Garut.

Selama pelaksanaan pilkades serentak, pihaknya menyiapkan sekitar dua ribu personel gabungan dari berbagai satuan Polres Garut, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Ia menyampaikan seluruh personel gabungan itu disebar di setiap tempat pemungutan suara (tps) yang siap siaga memberikan pelayanan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita siap untuk menyebar ke titik-titik tersebut, sebarannya ada di Garut di selatan, dan di tengah,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah memetakan desa yang rawan konflik saat pilkades. Hasil pemetaan tercatat kerawanan ada di 31 desa. Untuk itu, jajarannya dibantu Brimob diprioritaskan melakukan pengamanan di desa tersebut.

“Rawan itu sudah ada di 31 desa. Dari 31 desa tersebut kita sudah menempatkan di luar pengamanan TPS (tempat pemungutan suara) untuk bisa mem-backup yang pengamanan TPS,” kata dia.

Ia mengatakan keberadaan personel gabungan sebagai langkah antisipasi, dan juga melakukan tindakan cepat apabila ada gangguan keamanan dan ketertiban umum saat pelaksanaan pikades.

Ia berharap seluruh peserta pilkades, maupun pendukungnya agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban untuk kepentingan bersama.

Kapolres Garut juga mengingatkan calon kepala desa yang kalah untuk tidak membuat tindakan anarkis dan memprovokasi orang lain karena kecewa dengan hasil pilkades.

Begitu juga dengan kepala desa terpilih untuk tidak berlebihan menunjukkan kegembiraannya karena pemilihan itu merupakan proses yang hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mencapai amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” katanya. (*)

Facebook

Pos-pos Terbaru

Advertisement
Advertisement