Atasi Krisis Keuangan, PDAM Purwakarta Jaminkan SK Karyawan ke Bank

PURWAKARTA – Kebijakan jajaran Direksi Perumda PDAM Purwakarta Gapura Tirta Rahayu yang mengumpulkan SK puluhan karyawan untuk dijaminkan ke bank dalam rangka membantu operasional dan mengurangi beban perusahaan daerah tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan.

Pasalnya, kebijakan tersebut bertentangan secara hukum dan etika lantaran tanggung jawab perusahaan malah dibebankan kepada karyawan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pusat Pengkaji Pembangunan Purwakarta (KP4) Budi Pratama dan Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya saat dihubungi terpisah, Selasa (6/6/2023).

Menurut Budi Pratama, praktek meminjam SK karyawan untuk dijaminkan kepada bank walaupun untuk membantu perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan sangat tidak dibenarkan.

“Bahwa meminjamkan nama untuk pengajuan kredit sangatlah merugikan dan tidak disarankan, meskipun untuk membantu perusahaan,” kata Budi.

Berdasarkan informasi, sehubungan PDAM Purwakarta tengah dilanda kesulitan likuiditas, maka jajaran direksi berinisiatif meminjam SK para karyawan untuk dijaminkan ke Bank.

Jumlah SK yang dijaminkan ke bank sekitar 20 SK karyawan yang memiliki jabatan di perusahaan milik Pemkab Purwakarta tersebut.

Uang kredit yang diperoleh dari jaminan SK karyawan tersebut oleh perusahaan dipinjam untuk membantu mengatasi kesulitan keuangan yang tengah dihadapi PDAM Purwakarta tersebut.

SK Karyawan yang menduduki jabatan kepala seksi mendapatkan pinjaman dari bank sekitar 150 juta, sedangkan level Kabag mendapatkan kredit Rp 250 juta.

Lebih lanjut dikatakan Budi, walaupun peminjaman SK tersebut mendapatkan persetujuan dari para karyawannya, namun hal itu bisa berdampak negatif.

Seharusnya, kata Budi, kenapa PDAM harus meminjam SK karyawannya bukan menjaminkan aset PDAM untuk mengajukan pinjaman ke bank.

” Hal itu yang patut ditelusuri oleh penegak hukum,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Tarman Sonjaya yang menurutnya carut-marutnya pengelolaan PDAM Purwakarta disebabkan lemahnya manajerial direksi terutama Direktur PDAM Purwakarta.

“Apakah bupati tidak peka dengan membiarkan PDAM hancur-hancuran begini. Kenapa sih sulitnya mengganti Direktur Utama PDAM Purwakarta,” kata Tarman.

Sementara itu, Kabag Hubungan Pelanggan PDAM Gapura Tirta Rahayu, Arifin ketika dihubungi mengaku belum mengetahui informasi SK karyawan dipinjam oleh perusahaan tersebut.

“Bapak sebaiknya menghubungi jajaran direksi saja,” katanya singkat. (Taufik Ilyas)