15 OPD Jadi Temuan BPK, Kantor Hukum Arya Mandalika Desak Kembalikan Duit Negara

KARAWANG – Kantor Hukum Arya Mandalika mendesak Pejabat di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang segera mengembalikan uang ke negara yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 itu, ada sebanyak 15 OPD yang tidak bisa membuktikan kwitansi perjalanan dinas.

Desakan itu digulirkan oleh Kantor Hukum Arya Mandalika dengan memasang baligo di beberapa lokasi di Karawang.

“Kenapa pasang baligo? tujuannya agar meminimalisir adanya kesalahan administrasi yang dapat merugikan negara karena PR Karawang ini sangat banyak seperti infrastruktur, kemiskinan dll,” ujar Hendra Supriatna, SH. MH., Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika, kepada INFOKA, Selasa (23/11/2021).

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada pejabat terkait agar segera mengembalikan uang ke negara agar meminimalisir terjadinya tindakan korupsi di Karawang.

“Jika dalam jangka waktu tujuh hari tidak ada klarifikasi, kami akan kirim surat ke Bupati untuk ganti Sekda. Sebab, ada total Rp 513 Juta sekian yang tidak didukung kwitansi,” tambahnya.

Tindakan preventif ini, kata Hendra, sangat penting dilakukan agar Karawang terbebas dari tindakan korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. (cho)