Pemerintah Prioritaskan Aspek Keberlanjutan Dalam Pemulihan Ekonomi

INFOKA.ID – Pemerintah memprioritaskan sektor-sektor yang mengutamakan aspek keberlanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.

“Ditambah lagi tema pembangunan inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu pilar dalam tema utama Presidensi G20 Indonesia 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Minggu (19/9/2021).

Dia mengungkapkan selain perubahan prioritas menuju pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), juga diperlukan identifikasi risiko lain yang menjadi bagian dari SDGs, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bencana alam, dan bencana lingkungan.

Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sesuai yang diatur dalam RPJMN 2020-2024, di mana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek penting untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup.

“Yang dapat menjadi contoh di antaranya adalah pengembangan energi terbarukan, seperti kebijakan mandatori B-30, pengembangan mobil listrik, serta pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya,” ujar Airlangga.

Kemudian, pertanian kelapa sawit rakyat berkelanjutan, eco-tourism, serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berwawasan Lingkungan yang kesemuanya menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada lingkungan global, pemerintah terus berupaya memenuhi komitmen di dalam Paris Agreement yang dijalankan melalui Pembangunan Rendah Karbon melalui penurunan jumlah dan intensitas emisi pada berbagai bidang. Dalam Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030.

“Upaya inovatif juga telah diinisasi pemerintah, di antaranya melalui uji coba perdagangan karbon pada sektor ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Uji coba Emission Trading System ini dilakukan untuk mendorong efisiensi PLTU dan menurunkan emisi karbon,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs dan diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, perusahaan, media, dan lembaga pendidikan. Ia menyebut sektor swasta, praktik Environmental, Social and Governance (ESG) atau sering disebut Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis.

“Perusahaan harus dibangun agar bisa tahan terhadap risiko di masa depan, terlebih Indonesia berada di lokasi yang karakteristik geografisnya rentan bencana. Akan ada banyak kerugian yang harus ditanggung jika prinsip LST ini tidak dijalankan. Selain itu, penerapan LST juga terbukti berdampak positif bagi kinerja perusahaan,” jelas dia

Praktik tersebut, katanya, hanya dapat terwujud jika terjadi kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang keberlanjutan, mulai dari akar rumput sampai pada jenjang para pengambil keputusan strategik. (*)

Sumber: Antara