Normalisasi Saluran Tersier di Telukjambe Timur Tuai Kritik, Penanganan Dinilai Tak Sentuh Hulu

KARAWANG – Program penertiban bangunan liar di sekitar Interchange Karawang Barat serta normalisasi saluran tersier yang dilaksanakan Kepala Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Jujun Junaedi, mendapat perhatian luas dari publik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah desa di wilayah itu.

Upaya penataan kawasan itu disebut memperoleh dukungan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), sebagai bagian dari pembenahan tata ruang serta pengendalian lingkungan di kawasan strategis Karawang Barat, termasuk area sekitar Interchange Karawang Barat.

Di lapangan, Pemerintah Desa telah membongkar beberapa bangunan liar untuk membuka akses dan memastikan saluran air dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Normalisasi pada saluran tersier yang diduga menjadi penyebab terhambatnya aliran air juga mulai dilakukan bersama perangkat terkait.

Namun, langkah tersebut mendapat kritik dari Ketua Serikat Tani Karawang, Deden Sopyan. Ia menilai pekerjaan normalisasi belum menyentuh aspek mendasar karena dimulai dari hilir, bukan dari hulu.

“Seharusnya kalau memang pekerjaan normalisasi saluran tersier tersebut serius, seharusnya dilakukan dari lokasi hulu terlebih dahulu. Ini malah dilakukan dari hilir dulu,” ujar Deden kepada awak media, Sabtu (22/11/2025).

Deden menjelaskan, bahwa penyempitan dan pendangkalan saluran paling parah berada di bagian hulu.

“Jika area tersebut tidak dinormalisasi terlebih dahulu, air dari kawasan atas dinilai tetap berpotensi meluap dan meningkatkan risiko banjir di permukiman,” tutupnya.

Sementara itu, Pemerintah Desa Wadas sebelumnya menegaskan, bahwa normalisasi dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada area hilir yang paling dekat dengan permukiman warga sekaligus menjadi titik banjir terbesar.

Program penataan ini tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga bagian dari pengendalian tata ruang mengingat wilayah tersebut berdekatan dengan kawasan industri dan jalan nasional. Penataan dilakukan agar pembangunan ke depan tidak kembali menimbulkan dampak lingkungan.

Masyarakat sekitar berharap proses normalisasi dapat berjalan komprehensif dan berkelanjutan. Warga mendukung upaya Pemerintah Desa karena banjir selama ini menimbulkan kerugian, terutama bagi pemilik rumah dan pelaku usaha kecil. Mereka juga meminta agar kritik dari berbagai pihak diperhatikan agar hasil pekerjaan lebih optimal.

Polemik mengenai penanganan dari hulu atau hilir menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis lingkungan menilai penanganan banjir perlu pendekatan kawasan aliran sungai agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan.

Dengan perhatian publik yang terus meningkat, masyarakat menantikan langkah lanjutan dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Harapannya, normalisasi saluran tersier dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi banjir yang telah menahun dan membawa dampak positif bagi warga Wadas serta desa sekitarnya. (rls)