Kinerja Direksi Perumdam Minus, Dewas Dinilai Cuci Tangan

KARAWANG – Rapat Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tarum II diwarnai berbagai pernyataan minus terhadap kinerja Direksi. Hal tersebut dilontarkan oleh Dewan Pengawas (Dewas), Bupati ataupun lembaga kontrol tertentu.

Sampai akhirnya, disorot oleh Sekretaris DPC Republik Demokrasi (Repdem) Karawang, Dadan Suhendarsyah. Bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap penyediaan air layak minum oleh Perumdam masih belum memenuhi harapan. Namun jika dibanding Direksi sebelumnya, masih lebih baik jika dilihat dari sisi jumlah penambahan pelanggaan dan pengeloaan keuangan.

“Dewas terkesan tak sadar posisi, dengan manuver layaknya di institusi Partai Politik (Parpol). Beberapa jam setelah usai rapat, rekomendasi tertulis mereka terindikasi dipublish dan dipertegas oleh salah satu lembaga kajian,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Rabu (3/8/2022).

Dadan menambahkan, Dewas tidak boleh cuci tangan terhadap kondisi PDAM (Perumdam), sebab nasib yang dijalani hari ini adalah rangkaian panjang yang dipengaruhi oleh proses-proses sebelumnya, disamping warisan masalah dari Jajaran Direksi yg lampau.

“Bahkan kehadiran Dewas hari ini pun sebenarnya menabrak aturan yang ada. Cacat hukum, penunjukan salah satu Dewas telah menabrak Perda No. 3 tahun 2001 pasal 15 (k) yang melarang anggota parpol menjadi Dewan Pengawas,” ungkapnya.

Masih Dadan menambahkan, perhelatan tersebut sangatlah atraktif dan seronok. Pasalnya, kegiatan dilaksanakan di tempat dan waktu yang hampir berbarengan, yakni Rapat Tahunan PDAM dan Rapat salahsatu Parpol.

Terlebih, Ketua Dewas hadir di kedua acara tersebut dengan peran yang berbeda, padahal dilarang oleh aturan. Karenanya, Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal tidak membiarkan kesalahan tersebut.

“Dewas akan sulit menjadi kontroling yang baik jika keberadaan mereka pun sudah dimulai dengan penyimpangan,” tandasnya. (rls/cho)