Kenapa Warga Pribumi Karawang Susah Cari Kerja di Kotanya Sendiri?

KARAWANG – Ribuan lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluh sulit mendapat pekerjaan di kawasan industri tempat mereka tinggal. Padahal Karawang dikenal sebagai “Kota Industri” dengan ratusan pabrik besar.

Kondisi ini memicu pertanyaan: kenapa warga pribumi justru tersisih di kotanya sendiri?
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Karawang, jumlah asumsi pencari kerja terdaftar pada Juni 2026 berdasarkan permohonan pembuatan kartu kuning mencapai 18.679 pencari kerja.baru. Sementara lowongan melalui platform resmi info loker karawang baru menyalurkan pencari kerja mencapai 3.718 pencari kerja.

Imron Rosadi Ditektur lembaga kajian Karawang Monitoring Group (KMG) menyebut hal ini bisa terjadi lantaran masih banyak perusahaan yang merekrut lewat outsourcing dan yayasan tenaga kerja.

“Persaingan sangat ketat. Banyak pelamar dari luar Karawang yang sudah punya pengalaman dan sertifikasi. Sementara warga lokal masih banyak yang belum siap,” ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Selain itu, syarat umur maksimal 25 tahun, tinggi badan, dan pengalaman kerja jadi kendala utama bagi lulusan baru.

Lanjut Imron, dijelaskan industri di Karawang mayoritas bergerak di bidang otomotif, elektronik, dan makanan.
“Kebutuhannya teknisi, operator mesin, dan yang punya sertifikasi BNSP. Padahal banyak lulusan SMK kita jurusannya belum linier,” jelasnya.

Data BPS Karawang 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Karawang masih 8,2%, lebih tinggi dari rata-rata Jabar 7,1%.

Rina, 22, warga Telukjambe, mengaku sudah 8 bulan melamar ke pabrik.
“Saya lulusan SMK Akuntansi. Pas daftar, yang diterima malah orang dari Brebes dan Cirebon. Katanya lewat yayasan,” keluhnya.

Hal senada diungkap Dimas, 24. Ia mengaku harus bayar ke calo agar bisa masuk kerja. “Kalau nggak ada orang dalam susah. Padahal KTP Karawang,” katanya.

Sementara, Pemkab Karawang saat ini menggencarkan program “Job Fair” dan pelatihan vokasi gratis lewat BLK. Tahun ini ditargetkan 10.000 warga dilatih sesuai kebutuhan industri.

Namun warga menuntut adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan 40% tenaga kerja lokal.
“Kami tidak anti pendatang. Tapi warga Karawang juga harus diberi kesempatan pertama di tanahnya sendiri,” kata Koordinator Forum Peduli Pengangguran Karawang tergabung dalam Gardu (Gerakan Rakyat Dari Utara) Nana Satria Permana.

Hingga berita ini ditulis, belum ada peraturan daerah khusus yang mewajibkan kuota pekerja lokal di Karawang.
Dengan ratusan pabrik di Karawang, masalah ini jadi pekerjaan rumah besar. Antara kebutuhan industri akan tenaga terampil dan harapan warga pribumi untuk sejahtera di kampung halamannya.

Apakah menurutmu perlu ada aturan khusus untuk memprioritaskan warga lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar.(red)