Hendra Supriatna: Issue Pengangkatan Plt Dirut RSUD Karawang Melanggar Aturan Itu Hoaks

KARAWANG – Beredar isu akan digelarnya aksi unjuk rasa besar-besaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, diduga dilatar belakangi oleh dugaan pelanggaran sistem merit dalam pengangkatan dr Fitra Hergyana sebagai Plt Dirut RSUD Karawang.

Seperti yang diungkapkan Managing Partner Kantor Hukum Arya mandalika, Hendra Supriatna bahwa terkait adanya isu demo ke rumah sakit itu salah besar dan kurang tepat.

“Rumah Sakit ini tempat pelayanan pubik loch, kalau orang mau meninggal terus datang ke Rumah Sakit kemudian dihadang masa yang dzholim itu siapa bahaya, menurut saya kalau mau demo ke Kantor Bupati saja, terkait hubungan dokter Fitra dengan Rumah Sakit itu tidak ada hubungannya,” ujar Hendra, Rabu (29/3/2023).

Menurut Hendra, manajemen dr Fitra Hergyana dalam mengelola RSUD sudah profesional, seperti contoh adanya beberapa pelayanan mobile, seperti cek darah dan vaksin. Kemudian IGD juga sudah nampak bagus dan pembangunan gedung di belakang juga sudah rampung.

“RSUD jangan sampai diganggu, karena Rumah Sakit ini objek vital,” tegasnya.

Hendra menambahkan, jika masa hendak melakukan demo, pihak TNI maupun Polisi sudah berkewajiban mengamankan objek vital tersebut. Terlebih dikhawatirkan terganggunya pelayanan Rumah Sakit, sebab tempat keberadaan orang yang sakit. Terkait issue tuduhan dr Fitra Hergyana dalam hal melanggar aturan itu hoaks.

“Saya sudah melakukan kajian dan membuat legal opini, bahkan sudah menyampaikan kepada Pak Tito selaku Kemendagri terkait pengangkatan dr Fitra,” terangnya.

Masih Hendra menambahkan, di bulan Ramadhan ini, dirinya mengajak untuk Fastabiqul Khoirot (Berlomba-lomba Dalam Kebaikan), fokus saja pada issue strategis upaya membantu warga kurang mampu, seperti persoalan kelaparan, kemiskinan dan banyaknya bangunan rumah tidak layak huni, bahkan masih banyak anak yatim yang perlu disantuni.

“Saya dari komisi pengacara yatim piatu, Alhamdulillah sudah empat rumah yang kami bangun tanpa ada bantuan APBD. Boleh melakukan kritik tapi punya pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat kurang mampu. Jadi banyak berbuatlah dari pada banyak mengkritik,” pungkasnya. (cho)