DPRD Karawang Kawal Penanganan Ceceran Minyak Pantai Tanjungpakis dan Cemarajaya

KARAWANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penanganan temuan ceceran minyak di perairan Tanjungpakis dan sepanjang pesisir pantai Desa Cemarajaya. Langkah ini diambil demi melindungi kepentingan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan lokal.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menyatakan bahwa lembaga legislatif memberikan perhatian serius terhadap potensi dampak lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

“Meski kewenangan wilayah perairan berada di tingkat provinsi, DPRD Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Karawang tetap menindaklanjuti persoalan ini. Dampaknya langsung dirasakan oleh warga dan nelayan kami,” ujar HES sapaannya, Rabu (26/8/2026).

Mengenai indikasi awal bahwa material oil spill tersebut bukan berasal dari fasilitas operasional Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), HES menekankan pentingnya pembuktian secara ilmiah dan transparan.

“Kami menerima informasi tembusan bahwa ceceran minyak bukan dari PHE ONWJ. Namun hal itu harus dibuktikan secara valid melalui hasil pengujian laboratorium. Kami menunggu dokumen resmi hasil uji tersebut untuk dilengkapi dalam rapat kerja bersama pihak terkait,” lanjutnya.

Kejelasan sumber pencemaran menjadi kunci agar langkah mitigasi, penanggulangan, hingga pertanggungjawaban atas dampak kerugian masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Sementara itu, pihak PHE ONWJ mengonfirmasi telah menerima laporan temuan ceceran minyak di Tanjungpakis pada Minggu (23/8/2026) dan pesisir Cemarajaya pada Selasa (25/8/2026). PHE ONWJ memastikan seluruh fasilitas operasional berada dalam kondisi normal tanpa adanya kebocoran atau anomali produksi berdasarkan pemantauan udara via drone dan penyisiran kapal patroli.

PHE ONWJ menyatakan terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah desa, Pokmaswas, DPC HNSI, dan forum KKPMP untuk menangani situasi di lapangan serta mendukung pemulihan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. (rls)