BPMU Turun, Ratusan Kepala Sekolah Berunjuk Rasa di Gedung Sate

INFOKA.ID – Ratusan kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/11/2022).

Mereka menuntut Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) 2023 disamakan dengan sekolah negeri agar tidak ada diskriminasi, termasuk mengenai kesetaraan bantuan pendidikannya.

Para kepala sekolah swasta ini tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKK SMKS) Provinsi Jawa Barat.

Mereka berunjuk rasa secara damai, sambil membentangkan spanduk dan poster berisi kata-kata tuntutan demi pendidikan di sekolah swasta.

Sekjen FKK SMKS, Tajudin, mengatakan besaran BPMU 2023 direncanakan turun menjadi Rp 600 ribu per siswa, dari awalnya Rp 700 ribu per siswa pada 2022. Padahal sebelumnya, sudah naik dari Rp 400 ribu per siswa.

“Seharusnya BPMU ini naik, kenapa malah turun. Kami meminta minimal tetap saja di Rp 700 ribu,” kata Tajudin di sela aksinya.

Tuntutan kedua, menginginkan status bantuan yang asalnya hibah harus diubah menjadi bantuan operasional sehingga tidak ada lagi perbedaan atau diskriminasi antara sekolah swasta dengan negeri. Dengan demikian, penganggarannya dapat berkelanjutan setiap tahunnya tanpa takut diturunkan atau dicabut.

Karenanya, pihaknya meminta agar status BPMU disamakan dengan Biaya Operasi Pendidikan Daerah atau BOPD layaknya sekolah negeri.

“Bantuan untuk siswa sekolah swasta dibedakan dengan bantuan untuk siswa sekolah negeri. Padahal semuanya sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah, kita semua, supaya bisa mencerdaskan bangsa ini,” katanya.

Berdasarkan sejumlah audiensi yang diikutinya, Tajudin mengatakan pemerintah menurunkan BPMU dengan alasan pengalihan anggaran untuk realisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar.

Kepala SMK PGRI 1 Plumbon Kabupaten Cirebon, Widayanti, meminta pemerintah tidak menurunkan besaran BPMU. Sebab, katanya, BPMU selama ini sangat membantu para orang tua siswa dan pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.

“Kami ingin jangan turun BPMU itu, karena kami masyarakat dan pendidik sangat butuh itu. Minimal tahun depan tetap saja besarannya. Jangan sampai orang tua malah harus menambah besaran iuran sekolah,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa sekolah swasta selama ini mandiri dalam menyelenggarakan pendidikannya. Namun, memiliki tujuan yang sama dengan sekolah negeri, yakni mencerdaskan generasi bangsa.

Aksi ini diikuti perwakilan dari 1.004 kepala SMA swasta dan 2.610 kepala SMK Swasta di Jawa Barat. Kegiatan berlangsung damai dan kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian.

Para guru ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan guru ini tidak direalisasikan oleh Pemprov Jabar. (*)

Sumber: Berbagai sumber