Tekan kasus TPPO, Forkopimda Cianjur Lakukan Gencar Lakukan Sosialisasi

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur gencar melakukan sosialisasi guna menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan sasaran warga yang berminat bekerja ke luar negeri.

Kapolres Cianjur, AKBP Aszhari Kurniawan mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat bersama unsur pimpinan di Cianjur termasuk dengan dinas dan lembaga terkait untuk menggencarkan sosialisasi dalam upaya pencegahan guna menekan angka pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur atau ilegal.

“Kami bersama Forkopimda, dinas dan lembaga terkait sepakat untuk menggelar sosialisasi hingga ke pelosok guna memberikan gambaran bagi warga yang berminat bekerja keluar negeri harus menempuh jalur resmi, sehingga tidak mendapat masalah di kemudian hari,” katanya, Senin (12/6/2023).

Ia menjelaskan, belum lama ini pihaknya menangkap tersangka kasus TPPO. Di mana modusnya mengiming-iming warga untuk bekerja di luar negeri dengan gaji di atas Rp 10 juta per bulan.

Ia mengatakan warga yang tergiur dengan iming-iming itu ternyata diberangkatkan dengan dokumen yang tidak sesuai. Setelah di negara penempatan, sebagian besar minta dipulangkan kembali ke Tanah Air karena tempat bekerja atau majikannya tidak sesuai harapan. Serta kerap mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi, namun mereka kesulitan untuk pulang karena berbagai hal termasuk paspor ditahan majikan.

Aszhari mengatakan, pekerja migran itu kesulitan untuk pulang karena sejumlah persoalan, antara lain paspor ditahan majikan.

Melihat sejumlah persoalan tersebut, Kapolres mengatakan, perlu dilakukan upaya pencegahan. Hal itu juga mengantisipasi pekerja migran menjadi korban TPPO.

“Sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan diantaranya bekerjasama dengan Pemkab Cianjur dan instansi terkait guna mensosialisasikan bagaimana tata cara yang aman dan nyaman berangkat sebagai buruh migran dan menghindari oknum pemberangkatan yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Termasuk peringatan ketika berangkat tanpa dokumen yang lengkap tidak masuk dalam data negara atau pemerintah, sehingga setelah bekerja di luar negeri tidak termonitor atau tidak dapat diketahui keberadaan nya dan keadaannya oleh pemerintah.

Sementara, Ketua Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan, mengatakan menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Forkopimda Cianjur untuk menekan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau non prosedural.

Apalagi, kata dia, selama ini ada sekitar seratus warga Cianjur yang diberangkatkan ke luar negeri setiap bulannya.

“Saat ini kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menekan pemberangkatan pekerja migran ilegal yang masih marak di Cianjur,” katanya.

Ali juga menyampaikan dukungannya kepada aparat berwenang untuk mencegah dan menindak pelaku TPPO.

“Kami siap membantu pemerintah termasuk aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku TPPO berkedok agen pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri,” katanya.

Ali mengatakan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan secara internasional, sehingga tidak hanya memberantas pelakunya namun sisi perlindungan dan hak juga harus diberikan karena kasus pekerja migran muncul setelah mereka bekerja di negara orang meski berangkat resmi atau ilegal. (*)

Sumber: Berbagai sumber