Menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi Mundur dari Ketum Partai Ummat

JAKARTA – Ridho Rahmadi mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Ummat. Ia mengaku kesulitan membagi waktu antara mengurus partai dan menjalankan tugas sebagai Direktur Politeknik AI di Yogyakarta.

Pengunduran diri Ridho diterima Majelis Syura Partai Ummat dalam Musyawarah Majelis Syura ke-8 pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo, mengatakan Ridho selama sekitar setahun harus bolak-balik Yogyakarta-Jakarta untuk menjalankan dua tanggung jawab tersebut.

“Alasan utama Mas Ridho Rahmadi mundur adalah karena beliau kesulitan untuk membagi waktu, pikiran, dan tenaga antara Partai Ummat dan posisi beliau sebagai Direktur Politeknik AI di Jogja,” kata Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Menurut Sambo, kedua tanggung jawab itu sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran penuh. Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan Ridho yang menjadi sering sakit.

Keputusan mundur diambil setelah Ridho melakukan perenungan serta berkonsultasi dengan Amien Rais, keluarga, dan Sekretaris Majelis Syura.

Meski tak lagi memimpin partai, Ridho yang merupakan menantu Amien Rais tetap berkiprah di Partai Ummat sebagai anggota Majelis Syura.

Sekjen Juga Mundur

Bersamaan dengan Ridho, Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat Taufik Hidayat juga mengundurkan diri dari jabatannya.

Taufik memilih mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap Ridho. Pengunduran diri tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberi ruang bagi penyegaran kepemimpinan di tingkat DPP.

Majelis Syura kemudian menunjuk Ansufri Idrus Sambo sebagai Plt Ketua Umum dan Muhammad Sadiq sebagai Plt Sekretaris Jenderal.

Majelis Syura menyatakan Ridho dan Taufik tetap aktif di partai dengan penugasan baru. Pergantian tersebut disebut sebagai bagian dari perputaran organisasi dan penyegaran struktural.

Selanjutnya, kepemimpinan sementara DPP ditugaskan melakukan konsolidasi organisasi secara nasional serta mempersiapkan pendaftaran perubahan administratif kepengurusan kepada Kementerian Hukum.

Majelis Syura juga meminta pengurus daerah dan kader tetap menjalankan program kerja serta mendukung kepemimpinan transisi.

sumber: liputan 6