Tag: pemilu 2024

  • Komnas HAM Khawatir Terjadi Ketidaknetralan Pada Penyelenggara Pemilu 2024

    Komnas HAM Khawatir Terjadi Ketidaknetralan Pada Penyelenggara Pemilu 2024

    INFOKA.ID – Komnas HAM khawatir terjadi ketidaknetralan pada penyelenggara Pemilu 2024 dan stakeholder terkait lainnya.

    Pernyataan tegas Komnas HAM ini, menyoroti Gibran Rakabuming Raka selaku anak Presiden Jokowi yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

    “Sebenarnya cukup waspada, karena tiga pasangan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kita tahu salah satu paslon adalah anak presiden dan itu juga mungkin akan sangat penting kita perhatikan bersama-sama,” kata anggota Komnas HAM Saurlin P Siagian, Senin (12/2/2024).

    Jelang Pemilu 2024 ini, Saurlin mengaku, laporan paling banyak masuk ke Komnas HAM terkait dugaan ketidaknetralan ASN, TNI-Polri. Diharapkannya, para abdi negara itu konsisten menjaga netralitasnya sampai Pemilu 2024 selesai.

    “Pengaduan paling banyak terkait aparat ya, juga terkait beberapa dugaan-dugaan yang mungkin mengarah pada tidak netralnya aparat. Kita juga sudah menerima beberapa aduan dan kita tentu akan telusuri aduan itu,” ucapnya.

    Kemudian, ia mengaku, Komnas HAM menghawatikan juga kelompok rentan kehilangan hak suara pada Pemilu 2024. Kelompok rentan yang dimaksudnya itu, seperti pekerja rumah tangga, penyandang disabilitas, hingga pekerja migran Indonesia.

    “Kita sudah identifikasi, kemungkinan-kemungkinan kehilangan hak suara itu adalah pada serangkaian kelompok rentan, seperti misalnya pekerja rumah tangga. Pekerja migran, kelompok disabilitas, pekerja perkebunan, masyarakat adat dan lain sebagainya, ini bisa berpotensi kehilangan hak suara,” ujarnya. (*)

  • KPU Bersama Forkopimda Karawang Gelar Patroli Gabungan Pantau Kesiapan Pemilu 2024

    KPU Bersama Forkopimda Karawang Gelar Patroli Gabungan Pantau Kesiapan Pemilu 2024

    KARAWANG – Forkopimda dan KPU Karawang menggelar patroli gabungan pantau kesiapan Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, Senin (12/2/2024).

    Ketua KPU Karawang Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengatakan dalam peninjauan tersebut, posko terpadu siap memberikan respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul selama proses Pemilu.

    “Salah satu fokus utama dalam patroli adalah pengecekan persiapan di PPK Karawang Barat. Secara keseluruhan di Kabupaten Karawang persiapan logistik telah mencapai 95%,” katanya.

    “Langkah-langkah pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga telah dimulai sejak kemarin, dan hari ini menjadi momentum penting untuk memeriksa kemajuan pembangunan TPS yang telah dilakukan,” tambah Mari.

    Ia mengungkapkan, dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat antara Forkopimda, pemerintah daerah, KPU Karawang, Bawaslu, dan masyarakat, Kabupaten Karawang siap menjalani Pemilu 2024 dengan sukses dan damai.

    Sebelum melakukan patroli gabungan, lanjut Mari, dilaksanakan apel gabungan pergeseran pasukan di Polres secara virtual yang langsung dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus

    Ia menyampaikan pelaksanaan apel ini langsung dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus secara virtual.

    “Apel ini menjadi awal dari serangkaian langkah strategis dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu di Kabupaten Karawang. Bersama-sama dengan jajaran Forkopimda melakukan apel dan patroli kesiapan seluruh infrastruktur dan pelayanan terkait Pemilu,” terang Mari. (red)

  • Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoaks

    Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoaks

    INFOKA.ID – Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoaks.

    “Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangannya, Minggu (11/2/2024).

    Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial.

    Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda.

    Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

    Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

    Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

    Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

    “Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks,” ujarnya.

    Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

    “Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat,” katanya. (*)

  • Bawaslu Cianjur dan Petugas Gabungan Tertibkan APK Pemilu Dalam Masa Tenang Pemilu 2024

    Bawaslu Cianjur dan Petugas Gabungan Tertibkan APK Pemilu Dalam Masa Tenang Pemilu 2024

    INFOKA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur bersama petugas gabungan mulai menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) serta bahan kampanye di sejumlah titik di masa tenang menjelang Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

    Ketua Bawaslu Cianjur, Asep Tandang Suparman mengatakan petugas gabungan yang dilibatkan terdiri dari Satpol PP Cianjur, Dinas Perhubungan Cianjur dibantu TNI/Polri akan menjalankan tugasnya selama dua hari ke depan.

    “Kami juga melibatkan Panwascam di seluruh wilayah Cianjur bersama Satpol PP melakukan penertiban APK selama dua hari ke depan seiring masuknya minggu tenang, dimana seluruh APK akan ditertibkan termasuk yang terpasang di angkutan kota,” katanya, Minggu (11/2/2024).

    Asep memaparkan, pihaknya bersama petugas gabungan sudah melakukan penertiban Minggu, (11/2) pukul 00.00 WIB dan dilanjutkan secara serentak panwaslu di seluruh wilayah Cianjur, sehingga menjelang pemilihan tanggal 14 Februari seluruh APK sudah bersih.

    Selain itu, penyisiran akan dilakukan satu hari menjelang Pemilu termasuk menertibkan APK dalam bentuk stiker yang terpasang di mobil pribadi dan angkutan umum berkoordinasi dengan KPU dan Dishub Cianjur.

    “Kami berharap yang terpasang di mobil pribadi dapat dicopot pemilik atau peserta Pemilu karena selama masa tenang tidak ada APK atau bentuk imbauan lainnya yang masih terpasang sesuai dengan aturan,” katanya.

    Terkait puluhan ribu APK yang diturunkan sampai dua hari ke depan, untuk penyimpanan pihaknya menyerahkan ke Satpol PP Cianjur karena membutuhkan tempat yang cukup luas, dan pihaknya berharap tidak ada lagi APK yang terpasang saat hari pencoblosan.

    “Kami akan sisir satu hari menjelang untuk memastikan sudah tidak ada APK yang terpasang, kami juga meminta peserta atau pengurus partai politik ikut membantu menurunkan APKnya masing-masing,” katanya. (*)

    Sumber: Antara

  • Wakapolda Jabar Cek Gudang KPU Karawang Guna Pastikan Kelancaran Distribusi Logistik Pemilu 2024

    Wakapolda Jabar Cek Gudang KPU Karawang Guna Pastikan Kelancaran Distribusi Logistik Pemilu 2024

    KARAWANG – Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Bariza Sulfi bersama timnya melakukan inspeksi ke gudang logistik KPU Karawang pada Minggu (11/2/2024). Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses Pemilu pada 14 Februari 2024.

    Menurutnya, Polda Jawa Barat turun langsung mengecek gudang-gudang KPU di sejumlah kabupaten dan kota guna mengantisipasi hambatan distribusi logistik pemilu di wilayah tersebut.

    “Sebelumnya kita dari Polda Jawa Barat mengunjungi berbagai gudang KPU di kabupaten dan kota se-Jawa Barat, maksudnya adalah untuk mengecek apakah logistik pemilu di sana ada kendala atau tidak,” katanya.

    “Kedua, memastikan terkait jalur distribusi logistik ini diamankan oleh petugas yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas pengamanan. Intinya, agar proses kegiatan pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” tambah Bariza.

    Dalam pengawasan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, pihak kepolisian menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah tersebut dalam kondisi aman.

    “Alhamdulillah, sepanjang di wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman, proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menegaskan bahwa proses distribusi logistik di wilayahnya telah berjalan sesuai jadwal.

    “Dari Polda Jabar memastikan proses pendistribusikan terlaksana dengan baik sesuai jadwal, juga cek gudang bebas bocor dan banjir,” kata Mari Fitriana.

    Adapun terkait kekurangan-kekurangan logistik yang sempat terjadi, per hari ini sudah teratasi.

    “Per hari ini semua logistik selesai terdistribusikan, kemarin sempat ada kekurangan C1 plano, tapi sudah teratasi, jadi hari ini semuanya bisa keluar atau didistribusikan dari gudang KPU,” jelasnya. (red)

  • Hadiri Bimtek PTPS, Ini Pesan Kapolsek Sindangkerta

    Hadiri Bimtek PTPS, Ini Pesan Kapolsek Sindangkerta

    BANDUNG BARAT – Kapolsek Sindangkerta, AKP Deden Indrajaya menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu 2024.

    Kegiatan Bimtek PTPS tersebut dilaksanakan di GOR Desa Pasirpogor Kampung Cogandu Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/2/2024).

    Hadir pada kegiatan tersebut Camat Sindangkerta, Kapolsek Sindangkerta, Danramil 0902 Sindangkerta, Ketua Panwascam Sindangkerta, Bhabinkamtibmas Desa Pasirpogor, Babinsa Desa Pasirpogor, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se – Kecamatan Sindangkerta dengan jumlah sebanyak 225 orang.

    Kapolsek Sindangkerta, AKP Deden Indrajaya, dalam sambutannya mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya anggota PTPS diharapkan agar senantiasa berkoordinasi terhadap PPKD di desa masing-masing dan pihak penyelenggara pemilu lainnya serta pihak keamanan yaitu TNI-Polri yang ada di Kecamatan Sindangkerta.

    “Kami juga berharap agar, seluruh anggota PTPS untuk netral selama melaksanakan tugas dan semoga tugas dan tanggung jawab yang diemban, dapat menjadi amanah serta dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

    Lebih lanjut ia, berharap setiap anggota PTPS dalam melaksanakan tugasnya agar ikhlas serta penuh dedikasi dan integritas yang akan bertanggung jawab selaku pengawas selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

    Pada kesempatan ini, Kapolsek juga mengajak seluruh peserta yang hadir agar membantu pihak Kepolisian untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang bergulirnya Pemilihan umum serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polsek Sindangkerta. (red)

  • Polres Karawang Gelar Apel Pasukan PAM TPS Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolres

    Polres Karawang Gelar Apel Pasukan PAM TPS Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolres

    KARAWANG – Polres Karawang Polda Jawa Barat melaksanakan Apel Pergelaran Pasukan dan Perlengkapan PAM TPS Pemilu 2024, bertempat di Lapangan Karangpawitan Karawang, Sabtu (10/2/2024).

    Apel Pergelaran Pasukan dan Perlengkapan PAM TPS Pemilu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono didampingi Dandim 0604 Letkol Inf Dede Hermawan serta diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh personel yang terlibat terkena Sprint Operasi Mantab Brata 2024.

    Untuk para personel yang terlibat dalam Sprint Operasi Mantab Brata ini terdiri dari personel Polres, Kodim, batalyon dan Polsek jajaran.

    Sebelum pelaksanaan Apel Pergelaran Pasukan dan perlengkapan PAM TPS Pemilu 2024, telah didistribusikan perlengkapan peralatan berupa tas ransel, kaos kaki, makanan tambahan (MTP).

    Dalam apel pasukan tersebut Kapolres Karawang selaku pimpinan apel secara simbolis menyematkan/memasangkan tas ransel kepada perwakilan personel yang akan melaksanakan tugas sebagai pengamanan di TPS.

    Para personel yang akan melaksanakan Pengamanan (PAM) TPS (Perlibatan Personel) pada saat pemungutan suara yang berjumlah 446 personel, diantaranya, personel Polda Jabae 137, Polres 827, TNI 309, Batalyon 120, dan Linmas 13.780.

    Para personel tersebut nantinya akan tersebar di 30 kecamatan dan 297 desa yang ada dalam wilayah Hukum Polres Karawang.

    Perlu diketahui Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Karawang Timur Berjumlah 6.890 TPS. Kemudian untuk TPS Khusus berada di Lapas Karawang di Kecamatan Karawang Timur.

    Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menegaskan agar para personel yang bertugas untuk dapat maksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab bekerja keras, Ihklas, cerdas dan tuntas.

    “Kenali wilayah tugas masing-masing, kenali rekan atau patner yang menjadi rekan dalam pelaksanaan tugas di TPS, kemudian kenali karateristik masyarakat di wilayah rekan-rekan bertugas dan jangan meremehkan situasi,” tegasnya.

    Perlu diingatkan kembali, kata Kapolres, untuk personel Pam TPS saat bertugas harus berada diluar TPS dan harus fokus dengan apa yang menjadi tugas pokoknya.

    “Jangan apatis, tidak ada personel yang membuat pelanggaran dan harus serius dan humanis dalam melaksanakan tugas. Tidak ada personel yang meninggalkan tugasnya sebelum seluruh rangkaian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selesai,” pungkasnya. (adv)

  • Bey Machmudin: Pertahankan Kondusivitas hingga Akhir Tahapan Pemilu 2024

    Bey Machmudin: Pertahankan Kondusivitas hingga Akhir Tahapan Pemilu 2024

    INFOKA.ID – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengingatkan semua pihak supaya tetap menjaga kondusivitas dan bersinergi hingga tahap akhir agar tercapai pemilu yang lancar, jujur, dan damai.

    Hal itu disampaikan Bey Machmudin usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyeleggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sport Center Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024).

    “Kita ingatkan lagi bahwa sesuai undang-undang ASN harus netral TNI, Porli, dan pelaksanaan pemilu harus lancar, jujur, adil dan damai harus kita capai sampai perhitungan suara nanti,” ujar Bey.

    Rakor diikuti Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala BPBD se-Jabar, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi.

    Kegiatan yang digelar ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024 yang aman, netral, dan tenang, yang dilaksanakan pada 18 November 2023.

    Bey menyebut, rakor yang dihadiri oleh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jabar penting dilaksanakan mengingat Jabar adalah provinsi dengan daerah pemilihan terbesar.

    Bey mengingatkan, dengan waktu pemilu yang tersisa H-7 agar tidak terjadi kecurangan, sehingga dia juga berpesan kepada Ketua KPU Jabar dan jajarannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perhitungan suara. “Ini sudah mau sampai tahap akhir.

    “Alhamdulillah, suasananya kondusif dan kita harapkan sampai selesai pemilu nanti. Kita juga ingatkan lagi jangan sampai ada kecurangan-kecurangan pada saat perhitungan,” tuturnya.

    Pj Gubernur Jabar juga berpesan kepada Ketua KPU Jabar dan jajarannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perhitungan suara.

    “Saya sampaikan kepada Ketua KPU Jabar bahwa unsur transparansi harus dijaga betul. Artinya perhitungan di TPS harus dilakukan secara terbuka disaksikan oleh saksi-saksi yang memang ditugaskan sehingga akuntabilitas dari hasil di TPS bisa dijaga terus,” kata Bey melanjutkan.

    Ia menyampaikan pula, demi kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini, Pemdaprov Jabar terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam mengantisipasi pemilu di daerah rawan bencana. 

    “Untuk daerah rawan bencana sudah ada SOP-nya. Apakah (tempat pemilihan) akan dipindahkan, mitigasinya seperti apa nanti KPPS yang menentukan karena itu kewenangan penuh dari KPPS,” ujarnya. 

    “Yang pasti jangan sampai ada warga kehilangan hak pilih karena hal-hal yang tidak diantisipasi oleh kita,” tegas Bey. 

    Sementara itu Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni melaporkan bahwa di Jawa Barat telah ditetapkan 35.714.901 Daftar Pemilih Tetap  (DPT), yang tersebar di 140.457 TPS. 

    Untuk penyelenggaraan pemilu, KPU Jabar telah melantik sebanyak 1.300.000 petugas badan ad hoc di tingkatan KPPS, yang bertugas di seluruh kabupaten/kota. 

    Ummi juga melaporkan, terdapat 183 juta lembar surat suara dan 750.000 kotak suara yang saat ini pendistribusian dan pengelolaannya sedang dikebut  oleh KPU Jabar. 

  • Bapanas Stop Sementara Bantuan Beras di Masa Tenang

    Bapanas Stop Sementara Bantuan Beras di Masa Tenang

    INFOKA.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyetop sementara penyaluran bantuan pangan beras di masa tenang Pemilu 2024, dari 11 hingga 13 Februari. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung kelancaran jalannya Pemilu.

    “Bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dikutip Sabtu (10/2/2024).

    Arief tak ingin bantuan pangan ini menjadi polemik. Padahal bantuan pangan ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan penyaluran sudah dilakukan sejak tahun tahun 2023.

    Ia pun mengaku telah bersurat dengan Perum Bulog untuk menghentikan penyaluran mulai 8-14 Februari. Kemudian kembali dilanjutkan pada 15 Februari 2024 mendatang.

    Ia pun meminta Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara. Termasuk berkoordinasi dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

    “Kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya jelang pemilu, bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah. Jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye Pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang Pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.

    Sementara berdasarkan data realisasi bantuan pangan beras 10 kg sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kg. Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang. (*)

  • Rawan Longsor, KPU Purwakarta Pindahkan Tiga TPS di Desa Sukamulya

    Rawan Longsor, KPU Purwakarta Pindahkan Tiga TPS di Desa Sukamulya

    INFOKA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta memindahkan tiga tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 di Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta.

    Hal ini diambil karena ketiga TPS tersebut berada di lokasi yang terkena dampak bencana longsor.

    Ketua KPU Purwakarta, Dian Hadiana, menjelaskan bahwa tiga titik calon TPS tersebut berada di Kampung Pamalayan, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru di yang merupakan zona kuning bencana.

    Menurutnya, pada awal Januari lalu, kampung ini dilanda longsor, seperti yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta.

    Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam susulan pada saat pemungutan suara, KPU memutuskan untuk memindahkan lokasi TPS ke tempat yang lebih aman.

    “Kami sudah berkoordinasi ke berbagai pihak agar lokasi TPS itu dipindah ke tempat yang lebih aman,” ungkap Dian dikutip Jumat (9/2/2024).

    Dalam mengatur ulang lokasi TPS, Dian merekomendasikan agar pemungutan suara dilakukan di dalam ruangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman banjir, longsor, pohon tumbang, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi selama musim hujan.

    “Kami sudah sampaikan ke teman-teman PPS dan PPK agar TPS dibuat di area yang aman, khususnya pada saat musim hujan seperti ini,” tambahnya.

    Meskipun TPS ditempatkan di dalam ruangan, Dian menegaskan bahwa hal ini harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Ruangan yang digunakan sebagai TPS harus dilengkapi dengan jendela dan pencahayaan yang memadai agar pemungutan suara dapat berlangsung dengan transparan,” katanya.

    Pada Pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih di Purwakarta yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 733.927 orang, dengan rincian 369.681 laki-laki dan 364.246 perempuan.

    Mereka tersebar di 2.693 tempat pemungutan suara (TPS) dari 17 kecamatan dan 192 desa/kelurahan di sekitar Purwakarta. (*)