Komisi II DPRD Ungkap Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Karawang

KARAWANG – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat dengan pendapat atau hearing bersama Dinas Pertanian, Pupuk Kujang dan Bank Mandiri terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, Rabu (9/9/2020) di gedung DPRD Karawang. Dalah hearing tersebut, terungkap beberapa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi menggatakan, ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang. Salah satunya merupakan dampak dari penundaan kartu tani yang belum bisa dilaksanakan di Karawang akibat belum siapnya sarana dan prasarana.

“Penundaan program kartu tani di Karawang ini menyebabkan terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang sebagai produsen. Namun memang jika dipaksakan agar kartu tani diberlakukan pun masih ada kendala pada sarana dan prasana yang belum siap,” ujarnya.

Penyebab lainnya adalah alokasi pupuk bersubsidi di Karawang yang masih jauh dari kebutuhan. Tahun 2020 ini Karawang mendapatkan alokasi sebanyak 38 ribu ton pupuk subsidi, sedangkan kebutuhan mencapai 52 ribu ton.

“Alokasi 38 ribu ton ini pun merupakan hasil dari upaya Dinas Pertanian yang sharing bersama Komisi IV DPR RI. Karena awalnya hanya 27 ribu ton, lalu meningkat hingga 44 ribu ton. Namun karena alasan Covid-19 dikurangi menjadi 42 ribu ton dan dikurangi lagi menjadi 38 ribu ton,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD, Dedi Sudrajat mengatakan, hearing yang digelar pihaknya adalah untuk mencari tahu titik permasalahan, sehingga dapat segera dicari formulasi yang tepat untuk menjadi solusi.

Masalah kartu tani, lanjut dia, selain soal sarana dan prasarana Dinas Pertanian juga harus melakukan cek dan recek soal data pemegang kartu tani. Karena sering kali masalah muncul akibat data yang tidak valid.

Baca juga: Komisi II DPRD Karawang Respon Kelangkaan Pupuk Subsidi

“Saat ini dari 66.800 petani yang akan menerima kartu tani, sudah tersalurkan kepada 57.929 petani. Namun saya minta data penerima kartu tani ini di validasi lagi, agar tidak memunculkan permasalahan kedepan,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD lainnya, Moch. Dimyati menambahkan, Pemkab Karawang melalui Dinas Pertanian juga harus lebih intens dalam melakukan koordinasi dengan pemerinta pusat, baik itu melalui DPR RI atau pun langsung ke Kementrian Pertanian terkait kuota alokasi pupuk bersubsidi untuk Karawang.

“Setelah dilakukan upaya sebelumnya, kuota alokasi (pupuk bersubsidi) kita bisa naik. Saya kira harus lebih intens lagi koordinasi agar kebutuhan kita yang 52 ribu ton itu terpenuhi. Karena kalau koutanya saja masih kurang, maka kelangkaan pupuk bersubsidi ini pasti akan terulang lagi,” pungkasnya.(cim)